pengertiaan-dpd
admin Posted on 8:25 pm

Pengertiaan DPD, Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak

Definisi DPD RI

pengertiaan-dpd

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPD RI) merupakan lembaga negara yang diakui secara konstitusional mewakili aspirasi dan kepentingan daerah, terutama dalam pengambilan keputusan politik di tingkat nasional. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk untuk lebih mengembangkan demokratisasi di Indonesia. Dewan tersebut dibentuk untuk merefleksikan aspirasi daerah untuk mengutarakan kepentingannya pada sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Berdasarkan pernyataan di atas, dewan perwakilan daerah dapat dimaknai sebagai salah satu lembaga tertinggi negara dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia, agar dapat mewakili aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan- proses pembuatan.

Fungsi pokok dan tugas DPD

Dewan Perwakilan Daerah tentunya memiliki fungsi dan tugas yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi pokok dan tugas DPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Fungsi Dewan Perwakilan Daerah

Secara umum Dewan Perwakilan Daerah memiliki dua fungsi pokok: Fungsi Dewan Perwakilan Daerah adalah sebagai berikut:

  • Saran dalam pembahasan tentang / terkait dengan bidang perundang-undangan tertentu serta pertimbangan bidang perundang-undangan tertentu
  • Memantau dan menerapkan hukum tertentu.

Dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen IV) ditegaskan bahwa DPD RI memiliki kedudukan sebagai badan perwakilan bersama dengan DPR RI yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Tugas Pokok Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah mempunyai beberapa tugas pokok, yaitu:

  • Mengusulkan dan membahas RUU Otonomi Daerah.
  • Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DVR) dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa
  • Keuangan (BPK) dan RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan Rancangan
  • Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan perpajakan, agama dan pendidikan.
  • Pengawasan dan penegakan hukum tentang / terkait otonomi daerah.

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009 Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. dan Dewan Rakyat Daerah. Pasal ini menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

  • Usulan rancangan undang-undang (UU) tentang / yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya ekonomi lainnya serta terkait / . dalam hal neraca keuangan dan juga wilayah.
  • Berpartisipasi dalam pembahasan RUU tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya, serta perimbangan antara pendanaan pusat dan daerah, baik yang diajukan oleh DPR maupun eksekutif.
  • Pertimbangkan DPR saat memilih anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK).
  • Pertimbangkan juga DPR saat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
  • RUU Pajak, Pendidikan dan Agama.
  • Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tentang otonomi daerah, tentang pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, tentang hubungan pusat dan daerah, tentang pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Pelaksana anggaran negara, pajak, pendidikan dan agama serta penyampaian hasil pengawasannya ke DPR dianggap material untuk langkah selanjutnya.
  • Memberikan hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang tentang otonomi daerah, pendidikan, pemekaran dan pemantapan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan UU APBN, perpajakan, pendidikan dan juga agama.
  • Tanda terima hasil pemeriksaan pemerintah dari BPK yang dimaksudkan sebagai bahan pemeriksaan DPR terkait RUU APBN.
  • Pertimbangan DPR dalam pemilihan anggota BPK; dan Turut serta dalam penyusunan program legislasi nasional terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pendidikan dan pemekaran dan penyatuan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya serta terkait /. terkait dengan perimbangan antara keuangan pusat dan daerah.

Hak dan kewajiban DPD

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya. Hak dan kewajiban ini dialihkan kepada anggota. Hak dan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tercantum di bawah ini:

1. Hak Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Hak-hak anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dengan undang-undang. Berdasarkan Pasal 232 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hak-hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

  • Hak untuk bertanya
  • Hak untuk menyampaikan saran dan pendapat;
  • Hak untuk memilih dan memilih;
  • Hak membela diri;
  • Hak imunitas;
  • Hak protokol; dan
  • Hak keuangan dan administrasi.

Dalam pelaksanaan tugas, tugas, dan wewenang DPD RI secara kelembagaan dan perseorangan, setiap anggota DPD RI dapat memanfaatkan hak-hak tersebut dengan sebaik-baiknya.

2. Tugas Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Pasal 233, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, terkait dengan MPR, DPR, DPRD, dan DPRD. Berdasarkan pasal ini disebutkan bahwa anggota DPD RI mempunyai kewajiban dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai berikut:

  • Bertahan dan berlatih pancasila;
  • Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mulai tahun 1945 dan pemenuhan persyaratan hukum;
  • Memelihara dan memelihara kerukunan dan keutuhan bangsa Republik Indonesia;
  • Menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok, golongan, perseorangan dan wilayah;
  • Ketaatan pada prinsip demokrasi dalam pemerintahan;
  • Ikuti aturan dan kode etik.
  • Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan institusi lain;
  • Merekam dan mengejar aspirasi dan pengaduan publik; dan
  • Memberikan akuntabilitas moral dan politik bagi masyarakat di daerah yang diwakilinya.

Struktur keanggotaan DPD

Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum, jumlah yang sama berlaku untuk setiap provinsi dan jumlah anggota DPD tidak melebihi setengah dari jumlah anggota DPR. Mengenai keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, sudah diatur Pasal 227 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Undang-undang (UU) ini menyebutkan bahwa keanggotaan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) meliputi:

  • Anggota DPD dari masing-masing provinsi diangkat menjadi 4 (empat) orang.
  • Jumlah anggota DPD paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota FREP.
  • Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan presiden.
  • Dalam menjalankan tugasnya, anggota DPD duduk di daerah pemilihannya dan berkantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya.
  • Masa jabatan anggota DPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan dengan saat anggota DPD baru mengucapkan sumpah (janji).

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia Nomor 01 / DPD RI / I / 2009-2010 tentang Tata Tertib, maka perangkat DPD terdiri dari:

  • pemimpin
  • Komite penasihat;
  • Komite;
  • Komite Perancang Hukum;
  • Panitia anggaran;
  • Dewan Kehormatan;
  • Panitia khusus;
  • Komite Akuntabilitas Publik; dan
  • Komite Hubungan Antar Lembaga.

Sekian dan terima kasih telah membaca tentang pengertian DPD, tugas, wewenang, hak dan struktur. Semoga apa yang dijelaskan semoga bermanfaat untuk anda.

Sumber :